Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang persandian;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di bidang persandian;
  3. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
  5. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  6. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  7. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  8. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  9. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  10. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  11. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  12. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  13. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  14. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  15. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  17. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  18. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  19. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
  20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
  21. pengamanan informasi elektronik;
  22. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
  24. menyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, operasional pengamanan komunikasi sandi;
  25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan Fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); dan
  27. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Persandian membawahi:

  1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
  2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian
  3. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

Kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Persandian menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
  2. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
  3. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  4. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
  5. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  6. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  7. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  8. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya sumber daya manusia sandi;
  9. peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,workshop dan /atau seminar;
  10. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  11. pengadaan, penyimpanan dan distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  12. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  13. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); Dan
  14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian

Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksananakan Operasional Pengamanan Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  2. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  3. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  4. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  5. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  6. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  7. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  8. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  9. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  10. pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitasi/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
  11. pengamanan informasi elektronik;
  12. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  13. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
  14. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); Dan
  15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  2. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  3. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  4. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  5. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  6. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  7. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
  9. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  10. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.