Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah sebagai badan publik wajib memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di semua bidang pembangunan yang dilaksanakan. Pelayanan publik yang dilaksanakan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan atas pemberian layanannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian PAN dan RB, telah mengembangkan sistem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional yaitu aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Dengan aplikasi tersebut, penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat dapat dilakukan secara online melalui kanal-kanal yang disediakan, untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan sehingga tingkat partisipasi publik meningkat dan interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan dapat terbangun.

Aplikasi LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional ke dalam aplikasi LAPOR! SP4N, setiap Pemerintahan Daerah wajib terintegrasi ke dalam aplikasi LAPOR! SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat – Sistem Pengintegrasian Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR! baik pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan unit teratas

Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah terintegrasi dalam SP4N dan telah memanfaatkan layanan pengaduan secara online menggunakan aplikasi LAPOR. Untuk mempermudah penyampaian pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, pengaduan dapat dilakukan melalui Short Message Service (SMS) yang dapat diakses seluruh provider telekomunikasi yang digunakan dengan menggunakan prefix : BKLSELATAN (spasi) PENGADUAN kirim ke 1708

Laporan pengaduan juga dapat disampaikan melalui WEBSITE, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *